GPHN Laporkan Proses Hukum KPK ke Kejagung

Koordinator LSM Gerakan Penyelamat Harta Negara (GPHN), Madun Hariadi (kiri) usai melaporkan proses hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (5/7/2019). Yudha/bataviapos.com.

BATAVIAPOS – Sejumlah pemerhati hukum yang tergabung dalam LSM Gerakan Penyelamat Harta Negara (GPHN), Jumat (5/7/2019) pagi, mendatangi Gedung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kedatangan mereka ini, mau melaporkan proses hukum yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga tidak sesuai prosedur hukum.
Pasalnya, lembaga anti rasuah itu diduga telah melakukan penyitaan tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak terkait dengan perkara yang disidik di KPK. Perkara ini diduga melibatkan seorang pengusaha di Banten.
“Perkara Alkes (Alat Kesehatan), cuma kasus korupsinya belum diusut tapi aset-aset orang ini sudah disita di wilayah Banten. Jadi katanya (penyitaan) ada keterkaitan kasus lain, orang ini ditangkap asetnya disita ada dugaan terlibat kasus Alkes sementara kasus Alkesnya belum diusut masih penyelidikan,” kata Koordinator GPHN, Madun Hariadi kepada wartawan usai melapor di Kejagung.
Dalam laporan yang di layangkan ke lembaga adhyaksa, Madun mengaku telah menyertai beberapa dokumen yang bisa dijadikan bukti untuk dikaji oleh Kejagung.
Dia menjelaskan dokumen maupun bukti yang diserahkan dalam laporan merupakan dokumen hasil dari Pansus Angket DPR terhadap KPK.
“Adanya dugaan aset yang diduga menjadi tersangka di KPK, dan itu sumbernya juga A1. Cuma kalau ini asetnya siapa kan masih prematur, kalau sekarang karena ini pidana khusus tidak boleh dibuka ke publik,” jelasnya.
Namun, dalam laporannya itu, ia meminta agar Komisioner KPK bertanggungjawab terkait adanya penyitaan yang diduga tidak berdasar ini.
“Komisioner KPK harus bertanggung jawab kalau memang benar banyak aset-aset yang dihilangkan, nilainya sekitar triliunan, asetnya berupa bergerak dan tidak bergerak,” tegasnya.
Ia berharap jajaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung dapat segera menindaklanjuti laporan yang dilayangkan, agar kedepan KPK dapat bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melakukan tindakan kesewenang-wenangan.
“Supaya ada tindak lanjut dan kalau ini terbukti ya menjadi pelajaran buat pimpinan pimpinan KPK kedepan supaya lebih hati- hati dalam melakukan penindakan karena yang terlihat sekarang itu banyak tindakan tindakan yang diluar prosedur hukum ya, contohnya itu tadi kasus belum diproses aset orang yang diduga terlibat disita semua,” ketusnya mengakhiri.
Dikonfirmasi terpisah, juru bicara KPK, Febri Diansyah sampai kini belum menjawab komentar atas laporan tersebut.(YDH)
banner 468x60

No Responses

Leave a Reply