Tiga Pimpinan Polda Bengkulu Dilaporkan ke Irwasum Polri

Direktur Utama sekaligus pemilik PT Bara Mega Quantum (BMQ), Nurul Awaliyah usai melaporkan sejumlah pimpinan Polda Bengkulu ke Irwasum Polri, Komjen Moechgiyarto, pada Kamis (22/8/2019). Istimewa/bataviapos.com

BATAVIAPOS – Direktur Utama sekaligus pemilik PT Bara Mega Quantum (BMQ), Nurul Awaliyah melaporkan sejumlah pimpinan Polda Bengkulu ke Irwasum Polri, Komjen Moechgiyarto, pada Kamis (22/8/2019).
Laporannya ini berkaitan dugaan keberpihakan Polda Bengkulu dalam pengamanan sengketa lahan antara PT BMQ dengan Trio Bersaudara, yakni Dinmar Najamudin, Agusrin Maryono Najamudin dan Sultan Bachtiar Najamudin di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.
Adapun yang dilaporkannya itu antara lain, Kapolda Bengkulu Brigjen Supratman, Karo ops Kombes Dede Alamsyah dan Dirreskrimum Kombes Pasma Royce.
Dalam laporannya itu, Nurul menyertakan sejumlah alat bukti yakni, rekaman dokumentasi berupa video dan foto serta keterangan saksi yang berkaitan dugaan keberpihakan Polda Bengkulu, terhadap salah satu pihak yang bersengketa tersebut.
“Pada tanggal 19 Agustus 2019, dengan menggunakan uang dan fasilitas milik negara, Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Supratman diduga memberi bantuan pengamanan, dengan menandatangani Surat Perintah Kapolda Bengkulu Nomor: Sprim/1389/VIII/PAM.3.3./2019, memobilisasi 280 personil polisi ke lokasi tambang milik PT Bara Mega Quantum, untuk kepentingan Trio Bersaudara, yaitu Dinmar Najamudin, Agusrin Maryono Najamudin, dan Sultan Bachtiar Najamudin, dalam dugaan mengambil alih  lapangan tambang batu bara milik Nurul Awaliyah, secara melawan hukum,” ujar Nurul dalam laporannya itu.
Dugaan penyalahgunaan ini juga didukung oleh fakta dimana terdapat 6 (enam) orang karyawan kelompok Trio Bersaudara ini, yang ikut bersama-sama berada dalam rombongan 280 personil polisi, yang turun ke lahan tambang tersebut.
“Pada bagian lain, polisi diduga telah bertindak diskriminatif, dengan menangkap 34 karyawan  yang tengah menjaga tambang di hutan, dengan mengerahkan 280 personil. Hal ini sangat berlebihan. Orang-orang yang ditangkap itu tidak melakukan pelanggaran hukum dan menggangu ketentraman masyarakat. Polisi memakai dalih usang yang palsu yakni premanisme dan demi menjaga ketertiban. Premanisme itu ada di kota bukan di hutan. Karena preman itu memeras dan  memalak orang. Justru tindakan polisi yang memobilisasi 280 personil membackingi pihak swasta merebut tambang saya itu bentuk  premanisme,” tukas Nurul lagi.
Dalam bagian lainnya, menurut Eka Nurdianty Anwar, Branch Manager PT BMQ, sebelumnya Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Supratman, bersama-sama Dirreskrimum Polda Bengkulu, Kombes Pasma  Royce, diduga melakukan pembiaran terhadap penyidiknya dengan tidak melakukan pengawasan, atas terjadinya praktek kriminalisasi pada diri Nurul Awaliyah, pemilik PT BMQ, atas pelaporan   Dinmar Najamudin di Dirkrimum Polda Bengkulu, sesuai Nomor Laporan Polisi: LP-B/218/2018/II/2018/Siaga SPKT III. Tanpa alat bukti yang sah menurut hukum, Nurul Awaliyah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Dirreskrimum Polda Bengkulu, dengan tujuan  mempermudah pihak pelapor merebut tambang batu bara PT BMQ milik terlapor. Kini perkaranya tengah dieksaminasi oleh Plt Jampidum untuk dihentikan penuntutannya.
Pada sisi lain, Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Supratman, bersama-sama Dirreskrimum Polda Bengkulu, Kombes Pasma Royce, dinilai melakukan pembiaran yang secara langsung atau tidak langsung membuat tidak berjalannya penyidikan, atau menghalang-halangi penydikan perkara pidana yang dilaporkan pihak Nurul Awaliyah, sesuai Tanda Bukti Lapor Nomor Pol: LP-B/231/II/2018/SIAGA SPKT II, tanggal 26 Februari 2018, di Direktorat Dirkimum Polda Bengkulu, terhadap dugaan pidana yang dilakukan Dinmar Najamudin  dan kawan-kawan. Padahal terdapat rekomendasi hasil Gelar Perkara tanggal 6 Juni 2018 di Karo Wassidik Bareskrim yang menyatakan statusnya dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Dalam dugaa  merebut tambang PT Bara Mega Quantum dari pemiliknya yang sah, berdasarkan fakta yang terjadi sebagaimana yang diurai dalam isi laporan tahapan grand strategi yang direncanakan kelompok Trio Bersaudara, yakni Dinmar Najamudin, Agusrin Maryono Najamudin, dan Sultan Bachtiar Najamudin, adalah pertama, mementahkan pelaporan pidana yang dilakukan Nurul Awaliyah. Kedua, mencoba memenjarakan Nurul Awaliyah. Dan ketiga, memasuki dan merebut tambang milik Nurul Awaliyah dengan dugaan bantuan Kapolda Bengkulu, Brigjen Supratman, dengan  Surat Perintah Kapolda Bengkulu Nomor: Sprim/1389/VIII/PAM.3.3./2019, sekaligus memobilisasi 280 personil polisi pada tanggal  19 Agustus 2019,” ujar Eka lagi.
Menurut Eka Nurdianty Anwar, pokok pangkal permasalahan tambang PT BMQ, bermula ketika Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Ahyan Endu, sebagai penyelenggara negara melakukan serangkaian dugaan perbuatan melawan hukum, dengan modus mengakui surat palsu SK NO. 267 tahun 2011, yang seolah-olah diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah untuk kepentingan pihak Dinmar Najamudin dan kawan-kawan. Padahal selain tidak tercatat di Dirjen Minerba Kementerian ESDM, SK NO. 267 tahun 2011 tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah. Lalu  berdasarkan SK fiktif itu, Kadis ESDM memberikan legalitas kepada pihak yang tidak memiliki hak yakni Dinmar Najamudin dan kawan-kawan untuk menambang dan menjual batu bara milik PT Bara Mega Quantum di di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.
Sejatinya, pemilik  atas 90% saham pada PT BMQ, adalah Nurul Awaliyah, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Terbatas PT. Bara Mega Quantum, yang termuat dalam Akta No.12 tanggal 27 September 2010, dan Akte Nomor: 35, tertanggal 21 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Mufti Nokhman, SH, Notaris di Kota Bengkulu. Dan mendapatkan legalitas untuk menambang, berdasarkan IUP Operasi Produksi Nomor: 339/tahun 2010, tanggal 01 Desember 2010, yang ditandatangani Drs. H. Asnawi A. Lamat, M.Si, selaku Bupati Bengkulu Tengah, perusahaan tambang batu bara PT BMQ adalah milik Nurul Alawiyah.
“Biar nanti penyidik KPK yang akan memeriksa terhadap kemungkinan adanya unsur pemberian suap dibalik keberanian Ahyan Endu melakukan perbuatan melawan hukum dengan melegalisasikan praktek illegal mining tersebut,” ujar Eka Nurdianty Anwar yang sehari sebelumnya juga melaporkan Kadis ESDM Provinsi Bengkulu Ahyan Endu ke KPK.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Bengkulu belum dapat memberikan klarifikasi. “Mohon maaf, saya sedang melaksanakan ibadah (haji) di Mekah,” singkat Kabid Humas Polda Bengkulu, AKBP Sudarno ketika dikonfirmasi wartawan. (YDH)
banner 468x60

No Responses

Leave a Reply